Berita Terbaru

Lihat Semua Berita

Agenda Terbaru

Lihat Semua Agenda

Kalender

24 May 2017
MgSnSlRbKmJmSb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Banyaknya tantangan yang dihadapi umat Kristen Indonesia dalam mendirikan rumah ibadah sudah menjadi rahasia umum. Pasalnya, persyaratan dan peraturan mengenai hal itu justru rawan disalahgunakan untuk menjegal pelaksanaan pembangunan rumah ibadah. Hal ini yang mendorong Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) bekerja sama dengan Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) mengadakan Seminar “Tinjauan Yuridis atas Hukum Pembangunan Rumah Ibadah: Mencari Solusi”.

Seminar yang diadakan pada 20 Mei 2016 di Auditorium Grha William Suryadjaya, pukul 10.00 WIB, Kampus UKI Cawang ini bertujuan mengulas dan mengkritisi hukum yang mendasari pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Pembicara-pembicara yang didatangkan dalam seminar ini adalah Dr. Maruarar Siahaan, SH (Rektor UKI & Mantan Hakim Agung MK), Rhesa N. Sigarlaki, SH (Ketua Komisi Hukum, HAM, dan Advokasi PP PGLII), dan Viona Wijaya, SH (Pengamat Hukum Tata Negara).

Sebelum seminar dimulai, diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UKI dan PGLII, dan FH UKI dengan PGLII. Ketua Umum PGLII, Pdt. Dr. Ronny R. Mandang, M.Th; Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, SH., MH; dan Rektor UKI, Dr. Maruarar Siahaan, SH maju untuk menandatangani MoU ini.

“Dengan penandatanganan MoU ini, kedua pihak berkomitmen untuk bersama-sama memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian,” ujar Deddy Madong, SH, MA, ketua Panitia Bersama seminar ini.

Dalam seminar yang dihadiri oleh 209 peserta ini, Pdt. Ronny Sigarlaki, SH, perwakilan PGLII turut memberikan pandangannya dalam sambutan.

“Ada 96 sinode, 104 yayasan, dan 13 pengurus wilayah yang tergabung dalam PGLII, dengan kekuatan sekitar 10 juta jemaat. Seminar ini penting bagi eksistensi umat Kristen Indonesia,” paparnya.

“Kebebasan beragama bukan berasal dari Negara, tapi diberikan oleh Allah sendiri,” tambahnya sembari menekankan bahwa peran pemerintah adalah menjamin kebebasan beragama.

Dalam seminar ini, terungkap bahwa ketika masalah yuridis selesai, menyelesaikan masalah implementasi adalah pertarungan yang baru lagi.

“Contohnya adalah kasus GKI Yasmin. Keputusan MA menyelesaikan masalah yuridis, namun implementasinya adalah masalah yang baru sama sekali,” tutur Maruarar dalam penyampaian materinya.

Beliau mengutip mengutip kata-kata Romo Franz Magnis Suseno, yaitu “toleransi yang pasif sama rusaknya dengan intoleransi itu sendiri”. Kutipan tersebut menggambarkan kondisi di Indonesia, di mana individu-individu yang bersikap toleran justru bersikap diam, padahal jumlahnya lebih banyak (silent majority) daripada yang bersikap radikal, yang terbiasa meneriakkan seruan diskriminatif.

Seminar ini bertujuan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan status undang-undang yang mengatur kebebasan beragama menjadi Peraturan Presiden. Peraturan tentang pendirian rumah ibadah diatur oleh PBM Dua Menteri nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan Presiden menempati posisi lebih tinggi daripada Peraturan Menteri dalam hierarki hukum di Indonesia. Saran dan masukan dari peserta pun dikumpulkan untuk membentuk masukan dan rekomendasi yang akan dibuat nanti. Seminar ini ditutup dengan makan siang bersama. -jsj

 

Download

Login




Search



Pengunjung


Total Pengunjung:84306
Hari ini:29
Total Hit:4234906

Situs Terkait